Dalam rangka pembahasan dan penyusunan program penyelenggaraan penelitian tahun 2021, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya, Perangkat, dan Penyelenggaraan Pos dan Informatika (SDPPPI), Badan Penelitan dan Pengembangan SDM, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengadakan rapat kegiatan Penelitian Bidang Pos khusunya Studi Penyelenggaraan Layanan Pos Universal oleh Multi Designed Operators (MDO).
Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2021 di Hotel Santika Premiere Bintaro, - Tangerang Selatan, dengan tetap mengikuti Protocol Covid-19 selama kegiatan berlangsung serta kegiatan ini dapat diikuti oleh peserta dengan aplikasi Zoom Cloud Meeting. Acara dibuka oleh Riza Azmi selaku Koordinator Bidang Penyelenggaraan Penelitian. Kemudian dilanjutkan Pengantar dari Kepala Puslitbang SDPPPI yaitu Ir. Bonnie M Thamrin Wahid, M. Beliau (bonnie M Thamrin -red) menuturkan bahwa terkait perhitungan subsidi Public Service Obligation (PSO) yang sesungguhnya, hitung benar-benar kebutuhan PSO itu berapa, bermula dari parameter makro, dan kita memakai UU yang lama yaitu UU No. 38/2009 tentang Pos, turunan di bawahnya PP No.15/2013, di bawahnya lagi PM Kominfo No. 22/2013 tentang penyelenggaraan LPU. Diperoleh hasil bahwa adanya delta 35%, kemudian siapa ini yang akan menyelenggarakan.
Hadir pula para narsumber seperti Drs. Analis Widodo Adi, M.M (Koordinator Kerja Sama dan Pengembangan Industri Pos, Direktorat Pos), Agus F. Handoyo (Penasehatan Permasalahan Perposan), dan Dr. Dhanang Widjawan (Politeknik Pos Indonesia). .
Yang menarik salah satunya paparan Agus F yang menyatakan bahwa Apabila penyelenggaraan LPU oleh MDO, maka tujuan (goal) nya adalah apakah layanan prima, keterjangkauan layanan, implementasi regulasi, atau aspek fairness
"Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah QoS, "misalkan terkait delivery time sampai ke tujuan, masih tergolong lama karena masalah transportasi. Ini yang perlu ditingkatkan dari penyelenggaraan eksisting" - Analis Widodo .
Pada akhir acara, Bonnie M Thamrin menyarankan agar judul penelitian di-setup ulang, misalnya kajian ini mengarah kepada alternatif atau kemungkinan yang paling sesuai dengan / paling benar-benar efisien dari berbagai aspek (baik dari sisi penyelenggaraan, aset, subsidi, dll). Sehingga kita bisa menelaah alternatif tadi, termasuk pertama; ketika Designated Operator tetap satu, hanya mencoba mengalihkan, plus-minusnya apa. Yang kedua, kalau ini delapskan sebagaimana amanat UU bisa lebih dari satu.
Label
studi pos, mdo, multi designed operators, layanan pos
