Jakarta (24/6/2023) – Badan Pengembangan SDM Komunikasi dan Informatika (BPSDM Kominfo) menerima kunjungan Badan Diklat Kementerian Pertahanan (Badiklat Kemhan) pada Senin (24/6) di Ruang Laksda Budiharjo Kementerian Kominfo. Kunjungan Badiklat Kemhan ini dalam rangka studi banding (benchmarking) pembentukan BPSDM Kemhan.
Kepala Pusdiklat Tekfunghan, Endang pemimpin tim Badiklat Kemhan dalam kunjungan ini menyampaikan bahwa dari sisi nomenklatur saat ini masih bernama Badiklat, dan melalui benchmarking ini dapat memberikan gambaran untuk proses transformasi menjadi BPSDM Kemhan. Saat ini di Badiklat Kemhan terdapat empat Pusdiklat, yaitu Pusdiklat Manajemen Pertahanan, Pusdiklat Bahasa, Pusdiklat Teknis Fungsional Pertahanan, dan Pusdiklat Bela Negara.
Hary: Dari hasil survei internal, Indonesia membutuhkan 12 juta talenta digital
Pada kesempatannya Kepala BPSDM Kominfo, Hary Budiarto menyampaikan BPSDM Kominfo bertugas untuk melaksanakan pengembangan SDM eksternal dan internal, namun porsinya lebih banyak ke eksternal. Sementara Biro Kepegawaian (Rowai) Kementerian Kominfo lebih fokus melakukan pengembangan SDM internal Kementerian Kominfo.
Lebih lanjut Hary menjelaskan bahwa berdasarkan riset Mckenzie World Bank, Indonesia membutuhkan sembilan juta talenta digital hingga tahun 2045 nanti. Namun, berdasarkan survei dari BPSDM Kominfo yang turun hingga ke kabupaten/kota, ternyata Indonesia membutuhkan sejumlah 12 juta talenta digital dengan rata-rata kesenjangan per tahun sekitar 3-4 juta talenta digital.
Provinsi Maluku Utara merupakan provinsi dengan tingkat kesenjangan digital tertinggi di Indonesia
Dari hasil survei internal BPSDM Kominfo terdapat sejumlah provinsi di Indonesia yang memiliki kesenjangan terbesar talenta digital, dan Provinsi Maluku Utara menjadi provinsi dengan kesenjangan talenta digital paling tinggi. Sejumlah provinsi tersebut masuk ke dalam Kelompok III yang menjadi prioritas sasaran wilayah pelaksanaan pengembangan SDM bidang kominfo. Pelaksanaan pengembangan SDM oleh BPSDM Kominfo merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dan menutup kesenjangan talenta digital tersebut.
Hary menambahkan bahwa mengacu pada Perpres Nomor 22 Tahun 2023, pengembangan SDM digital terbagi menjadi tiga, yaitu:
- SDM Digital untuk Pelayanan Publik, yaitu para ASN;
- SDM Digital untuk Industri Digital, berupa pengembangan talenta digital yang mendukung industi. Implementasi di BPSDM Kominfo berupa digital talent pool yang membantu industri mencari dan melihat talenta digital yang siap dipanggil.
- SDM Digital untuk Bisnis Digital, berupa pengembangan keterampilan bisnis digital.
Ketiga pola pengembangan SDM digital tadi kemudian diterjemahkan ke dalam sejumlah program, seperti Beasiswa dan Politeknik Digital Yogya, Digital Leadership Academy (DLA) dan pendidikan, serta Digital Talent Scholarship (DTS). Outcome dari program-program tadi berupa DTS-DLA, Diploy, dan IMDI.
Pada pelaksanaanya, berbagai program tadi disebar ke 15 satker/UPT di bawah BPSDM Kominfo. Lima satker pusat melaksanakan fungsi-fungsi yang ada dalam proses bisnis utama. Lalu UPT, terdiri atas dua balai besar dan tujuh balai melaksanakan pelatihan, termasuk salah satunya BPPTIK yang mendukung langsung industri di kawsan Jababeka.
Imam: BPSDM Kominfo memperoleh mandat tambahan untuk mengejar pemenuhan kesenjangan talenta digital
Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kominfo, Imam Suwandi menyampaikan bahwa menindaklanjuti fungsi penelitian, pengembangan, dan kajian terapan yang pindah ke BRIN, Badan Litbang di setiap K/L harus mengubah SOTK. Penilaian perubahan SOTK tersebut berdasarkan dasar hukum serta beban kerja.
Berdasarkan beban kerja, ada Badan Litbang yang berubah menjadi Badan Kebijakan dan ada yang menjadi BPSDM. BSPDM Kominfo merupakan hasil transformasi dari Badan Litbang SDM yang memiliki beban kerja lebih besar pada pengembangan SDM daripada penelitian.
Imam menambahkan bahwa ada Badan Litbang di sejumlah K/L yang mendapatkan mandat tambahan, salah satunya BPSDM Kominfo. Di bidang digital, BPSDM Kominfo memperoleh mandat untuk mengejar pemenuhan kesenjangan talenta digital seperti penjelasan Kepala BPSDM Kominfo sebelumnya.
Sesi diskusi menjadi penutup kunjungan dan benchmarking Badiklat Kemhan ke BPSDM Kominfo. Diakhiri dengan pertukaran cinderamata serta foto bersama. (Pubdok/L/RAF)
Label
bpsdm kominfo, badan diklat, kementerian pertahanan, badiklat, kemhan, audiensi, studi banding, benchmarking, pembentukan, bpsdm kemhan
