Jakarta (24/06/2024) Bapak Dr. Eng Hary Budiarto, M.Kom., IPM, selaku Kepala Badan Pengembangan SDM Kominfo Kementerian Komunikasi dan Informatika menerima secara langsung audiensi yang dilakukan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan yang dalam hal ini diwakili oleh Kapusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan Dr. Endang Purwaningsih, M.Si. Hadir juga dalam audiensi tersebut Kabag Komdiklat Set Badiklat Kemhan Kolonel Arm Anom Wirasunu, S.H., M.M., Kabid Evkat Mutu Diklat Pusdiklat Bahasa Badiklat Kemhan Kolonel Arm Ferry Ismail., S.Sos, Kabid Evkat Mutu Diklat Pusdiklat Jemenhan Badiklat Kemhan Riska Riskawati, S.S., M.Pd., Plt. Ses Badan Litbang SDM Kemkominfo Bapak Hendra Fatadona SSi. MM., Kepala Pusdiklat Kominfo Bapak Baso Saleh M.L.KOM., dan Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kominfo Bapak Imam Suwandi.
Audiensi tersebut diselenggarakan dalam rangka Benchmarking pembentukan BPSDM Pertahanan yang sebelumnya bernama Badikalt Kememterian Pertahanan yang terdiri dari Badiklat Manajemen, Pertahanan, Bahasa, Tekfunghan, Bela Negara. Pada sesinya Kapusdiklat Tekfunghan Ibu Endang menyampaikan bahwa saat ini nomenklatur saat ini masih Badan Diklat, harapannya setelah dilakukan benchmarking, dapat memberikan informasi dan sudut pandang tentan kronologis terbentuknya BPSDM Kominfo.
Pada kesempatannya Kepala Badan menyampaikan Visi Indonesia Digital 2045 yang telah diluncurkan Kementerian Kominfo yang berisikan roadmap bagaimana Indonesia menjadi digital dalam mendukung mendukung Visi Indonesia Emas 2045. Visi Indonesia Digital 2045 sendiri terdiri dari 4 Pilar Indonesia Digital 2045: Pemerintahan digital, Ekonomi digital, dan Masyarakat digital serta Infrastruktur digital sebagai pondasi dasar masyarakat bisa mengkakses Internet. Produk BPSDM Kominfo terdiri pelatihan para pimpinan dan masyarakat, penyaluran talenta digital ke stakeholder, pemberian beasiswa, dan pendikan bidang digital melalui politeknik digital Jogja.
Selanjutnnya Kepala Biro Kepegaian Kemkominfo Bapak Imam suwandi menyampaikan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk penyampaian surat usulan untuk perubahan nomenklatur. Tahapan dari mulai Menyusun surat, kajian analisis, Izin, Rapat Koordinasi hingga surat bisa Presiden.
Kepala Badan berharap hasil diskusi bisa memberikan banyak informasi tentang insight pada Badiklat kemenhan untuk berubah menjadi BPSDM Pertahanan, seperti dari penyusunan naskah akademik, proses bisnis, struktur organisasi. Kabadan memberikan masukan bahwa indeks bela negara bisa diperluas dengan menghitung indeksnya pada setiap kondisi di provinsi dan kabupaten/kota, sedangkan bentuk struktur organisasi bisa berbasis proses ban berjalan atau berbasis pelatihan pertahanan persegmen masyarakat.
Label
badiklat, kemhan, bpsdm, kominfo
