Jakarta - Puslitbang Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik, Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Kominfo, mengadakan FGD “Pola Komunikasi dan Perilaku Sosial Masyarakat Kota dan Desa di Era Teknologi Komunikasi”, (05/08).
Irwansyah menjelaskan hasil dari penelitian ini menujukkan penurunan fungsi keluarga, yang akan menjadi perdebatan bila hal ini dipublikasikan. “Berdasarkan data, angka non relationship orientation di atas 50%. Hal ini menunjukkan fungsi keluarga menurun. Artinya ada kontribusi teknologi komunikasi terhadap menurunnya fungsi komunikasi di dalam keluarga. Ini yang perlu digali lebih dalam. Jika hasil ini dipublikasikan, saya yakin akan menjadi perdebatan, karena dianggap bahwa keluarga Indonesia sudah tidak mengarah pada relationship orientation. Tugas kita harus tetap membuat keluarga sebagai garda terdepan dalam membangun kepercayaan anak, dan masyarakat sekaligus sebagai fungsi utama sosialisasi dalam segala hal. Kominfo dapat menjadi inisiator yang bekerjasama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dalam membuat sertifikasi komunikasi keluarga”, ujar akademisi FISIP, UI tersebut.
Menanggapi pernyataan Irwansyah, Sujadmiko mengatakan bahwa bidang Keluarga sudah ada di IKP, KemKominfo. “IKP memiliki sekertariat bidang Keluarga dan berjalan dengan baik,” ujar Kasubdit Pembinaan Profesi Komunikasi Publik, Dit.Komunikasi Publik, IKP, Kementerian Komunikasi dan Informatika tersebut.
Ia juga mengatakan perlu penguatan agen-agen diseminasi informasi, seperti Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), kelompencapir supaya dapat diberdayakan sehingga informasi dapat lebih cepat sampai ke masyarakat.
Sedangkan Nina Widyawati mengatakan bahwa pada era ini terjadi transformasi di segala bidang, dimana knowledge sebagai alat produksinya, yang dikenal dengan era media sosial. “Yang sedang terjadi pada era ini adalah peningkatan dalam ruang (space) dan waktu (time), dan juga kecepatan (velocity) transaksi, sehingga menyebabkan transformasi di bidang sosial, ekonomi, politik dan budaya, dimana knowledge sebagai alat produksinya. Saat ini ruang meningkat menjadi virtual dan bertambahnya aktor, kecepatan transaksi sudah real time. Era ini ditandai dengan berkembangnya media sosial: user generated content, dimana user dapat menghasilkan konten”, ujar Peneliti LIPI Bidang Perkembangan Masyarakat tersebut.
Ia juga menambahkan bahwa saat ini telah terjadi perubahan sosial pada masyarakat, yang menyangkut pada identitas. Saat ini identitasnya pada masyarakat berjaringan, indigenous people. Gerakan indigenous yang paling berkembang adalah gerakan keagamaan, dimana globalisasi menjadi isunya: the Power of Identity. Komunikasi yang dilakukan dengan generate konten media sosial (ex: gerakan LGBT).
Sementara Septriana Tangkary menyarankan pemerintah perlu lebih memanfaatkan TIK dalam membangun ketahanan bangsa. “Literasi pemanfaatan TIK adalah tugas dan kewajiban kita semua dalam membangun ketahanan bangsa. Sehingga diperlukan media pemerintah yang menggunakan Media Sosial (Facebook, Twitter dsb), dan mulai menggunakan media komunikasi seperti whatsApp, dsb sebagai sarana Komunikasi Pemerintah dalam menyampaikan program – program unggulan. Permbuatan sarana – sarana komunikasi seperti Infogratis, dsb juga diperlukan sebagai media Literasi”, ujar Direktur Pemberdayaan Informatika, Aptika, Kementerian Komunikasi dan Informatika tersebut.
Riant Nugroho menjelaskan mengenai kebijakan publik. “Kebijakan publik adalah apa yang dipilih Pemerintah untuk dikerjakan dan tidak dikerjakan, dan memiliki tujuan. Disini dapat diperjelas apa yang diinginkan Kominfo. Kebijakan publik juga senantiasa sebagai intervensi, untuk membentuk negara-bangsa seperti yang dicita-citakan (di konstitusi). Dalam penelitian ini kajiannya belum kelihatan masyarakat yang dikehendaki itu sudah sesuai / belum (plus / minus). Masyarakat Indonesia di era TIK yang seperti apa yang dikehendaki. Bagaimana dengan validitas-reliabilitas dari asumsi yang digunakan untuk menjustikasi dikaitkan dengen relevansi kehidupan individu, keluarga, komunitas, dan bangsa / masyarakat di tingkat lokal, nasional dan global untuk hari ini dan 5 (lima) sampai 25 tahun ke depan”, ujar Pakar kebijakan Publik tersebut. (NM)
Label
puslibang aptika dan ikp, fgd, pola komunikasi
