Jakarta (17/04/2018) – Melanjutkan Rapat Koordinasi (rakor) Joint Program tahap pertama, bertempat di Ballroom A-One Hotel, Jakarta, Badan Litbang SDM mengadakan Rakor Joint Program tahap kedua dengan mengundang Badan Pengelola Sumber Daya Manusia (BPSDM) tingkat provinsi seluruh Indonesia serta Diskominfo dan Disnaker dari Provinsi Jawa Timur, NTB, NTT, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Acara ini dihadiri pula oleh Plt. Direktur Jenderal Bina Pengembangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
Rakor tahap pertama lalu menghasilkan beberapa kesepakatan, di antaranya bentuk serta pola kerja sama teknik pelatihan dan sertifikasi, skema cost sharing bidang penelitian dan pengembangan SDM di lingkungan Pemerintah Daerah. Pada rakor tahap kedua ini Kepala Badan Litbang SDM, Basuki Yusuf Iskandar menyatakan bahwa sinergi atau kerja sama itu menghasilkan sesuatu yang jelas dan masif, misalkan hasil dari penelitian dapat menghasilkan suatu kebijakan nyata. Lebih lanjut Basuki menyatakan bahwa perlu dilakukan kerja sama dengan Kementerian Dikbud dan LIPI untuk membangun sistem penelitian dan pengembangan SDM, misal SMK menawarkan program LSP sehingga lulusan SMK langsung mendapat sertifikasi.
“Dan yang terpenting model kerja sama harus tetap menjaga governance administrasi,” demikian disampaikan Basuki. Jangan sampai terdapat temuan dalam kerja sama tersebut dan bila perlu dilengkapi dengan perjanjian kerja sama.
Basuki menegaskan bahwa kerja sama ini mungkin tidak akan terwujud pada tahun (2018) ini, namun akan sangat baik apabila dapat terlaksana. Akan tetapi jika baru terwujud pada tahun 2019, kerja sama ini bisa terlaksana dengan perencanaan yang lebih matang. Badan Litbang SDM memiliki 8 UPT dengan pembagian wilayah kerja yang mengakomodir seluruh provinsi di Indonesia.
Badan Litbang SDM memiliki tugas dan fungsi yang dapat disinergikan dengan Pemerintah Daerah, seperti program sertifikasi, SKKNI, pelatihan ASN, dan penelitian, serta beasiswa S2 dalam negeri. “Beasiswa S2 Dalam Negeri banyak mengakomodir kebutuhan pendidikan master bagi ASN di lingkungan Pemda,” ujar Basuki.
Rakor ini diharapkan menjadi wadah diskusi yang optimal antara Badan Litbang SDM dengan berbagai stakeholder terkait. Para peserta yang hadir diharapkan dapat memberi masukan untuk persiapan pelaksanaan sinkronisasi program pusat dan daerah pada penelitian dan pengembangan SDM bidang komunikasi dan informatika. (Pusdokpus – G)
Label
joint, program, tahap 2, sinkronisasi, program, pusat, daerah
