Jakarta (17/07/2020) – “Informasi dan komunikasi yang baik akan memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada masyarakat akan pentingnya menjaga keberlangsungan ekosistem hutan, dan akan menyiapkan masyarakat yang tanggap sebelum terjadi kebakaran dan sigap mencegah saat terjadi karhutla,” demikian buka Menteri Kominfo, Johnny G. Plate dalam acara Diskusi Forum Merdeka Barat (FMB) 9 dengan tema Antisipasi Karhutla di Pusaran Pandemi. Pada acara yang diselenggarakan Jumat (17/07) di Ruang Serbaguna, Kementerian Kominfo ini, Johnny turut menambahkan bahwa pengelolaan komunikasi dan informasi merupakan hal utama yang dilakukan Kementerian Kominfo dalam mendukung penanganan karhutla.
Acara diskusi FMB9 ini digelar secara terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan turut disiarkan secara virtual melalui aplikasi Zoom dan streaming Youtube. Turut hadir pula Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, sebagai narasumber.
Johnny kembali menambahkan bahwa kesadaran masyarakat sekitar hutan akan diperkuat dengan pembentukan Desk Karhutla. Desk itu akan menjalankan empat peran penting, yakni pencegahan kebakaran, penanganan kebakaran, setelah terjadi kebakaran, dan penegakan hukum.
Johnny berharap penyebaran informasi tersebut bisa menggerakkan seluruh instrumen masyarakat dalam mencegah karhutla. Pencegahan dimulai dari pemerintah pusat hingga kepala daerah di berbagai wilayah.
Kerja sama yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan Kementerian Kominfo berupa layanan SMS blast peringatan dini karhutla dari operator seluler. KLHK juga akan memanfaatkan CCTV thermal camera untuk deteksi dini secara daring kemungkinan karhutla.
Siti dalam diskusi tersebut menyampaikan bahwa pemerintah berusaha meninggalkan paradigma lama yang baru bertindak setelah kebakaran terjadi. Paradigma sekarang adalah berusaha melakukan kesiapsiagaan dan antisipasi agar jangan sampai titik api membesar baru dilakukan pemadaman.
Potensi terjadinya karhutla tahun ini masih cukup tinggi, bahkan bisa menyamai tahun sebelumnya. Situasi pun kian pelik karena COVID-19 juga melanda di berbagai daerah rawan karhutla.
“Jangan sampai terjadi masyarakat terkena ancaman dua kali, terkena COVID-19 dan terpapar asap karhutla,” ujar Siti. Ia pun melanjutkan bahwa perlu dilakukan sejumlah hal agar tercapai upaya pencegahan karhutla secara permanen.
Hal-hal tersebut, yaitu senantiasa melakukan analisis iklim dan memantau pergerakan cuaca. Lalu dikembangkan dalam analisis wilayah di lokasi rawan karhutla untuk menentukan lokasi operasi modifikasi cuaca atau hujan buatan.
Hal kedua, yaitu melakukan pengendalian operasional melalui satgas terpadu yang melibatkan KLHK, BNPB, BPPT, BMKG, TNI, Polri, Kemendagri, pemerintah daerah, serta komunitas masyarakat setempat. Tugas dari satgas ini untuk deteksi dini serta melakukan kesiapan pemadaman di darat dan udara, termasuk melakukan sosialisasi dan penegakan hukum.
Ketiga, yaitu pengelolaan lahan dengan cara memberikan pembinaan kepada pemilik konsesi lahan dan bisnis kehutanan, termasuk merangkul pertanian tradisional yang kerap melakukan pembakaran saat membuka lahan atau pasca panen. Hal penting lainnya, yaitu pengendalian lahan gambut di kawasan konsesi hutan tanaman industri (HTI) dan perkebunan sawit yang kerap menjadi lokasi terluas karhutla, khususnya di Sumatera dan Kalimantan.
Selama ini KLHK juga bekerja sama dengan Badan Restorasi Gambut untuk kawasan non konsesi. Terkait ancaman COVID-19, penanganan karhutla dilakukan dengan penerapan standar kesehatan pada para petugas dan turut memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya pencegahan COVID-19.
KLHK berharap bahwa operasi modifikasi cuaca dengan armada 32 pesawat bisa menjadi opsi permanen dalam mengendalikan karhutla ke depannya.
===
Pubdokpus – Kontributor: Gaturi, Redaktur: Riguna A. Fazar
Label
mencegah, karhutla, di, tengah, pandemi
