Gambar: Pembahasan Organisasi Baru dan Fungsional Baru

  • Bagikan

(22/06/2021) Kepala Badan Litbang SDM memimpin kegiatan rapat internal Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo. Pada rapat yang diselenggarakan secara virtual ini, dibahas tentang organisasi baru dan fungsional baru guna menunjang kinerja Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo.

Fokus awal dari pembahasan ini adalah pembetukan/pengusulan jabatan fungsional (JF) baru dan perbaikan struktur organisasi yang ada di Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo. Sejumlah masukkan diberikan Kepala Badan Litbang SDM, Hary Budiarto kepada para peserta, berupa:

  • Dari slide JF yang ada, Kementerian Kesehatan sangat memperhatikan karir pegawainya dan Kementerian Kominfo ada di urutan 9.
  • LIPI adalah lembaga yang spesifik, sehingga hanya ada sedikit JF. Sementara kita bukan lembaga spesifik, jadi kita harus mengejar pengusulan JF ini.
  • Kita mempunyai delapan fungsional (tertutup). Pranata Humas belum ada evaluasi dari 2014, dan sekarang penilaiannya sudah berbeda/tidak digunakan lagi.
  • Jadi sebaiknya kita usulkan fungsional SDM sendiri (dari Badan Litbang SDM). Ditjen lain dipersilakan mengusulkan JF sendiri, karena mereka yang tahu kebutuhan masing-masing.
  • Tugas JF yang akan diusulkan nanti harus mewadahi Badan Litbang SDM.
  • Seharusnya semua JF berbasis SKKNI, sehingga kita harus menyusun SKKNI untuk kategori keahlian bukan keterampilan.
  • Kita kontak Kementerian PAN-RB untuk koordinasi masalah ini dan dapatkan hasil yang lebih cepat serta pasti.

Pada akhir kegiatan, Kepala Badan Litbang SDM menyampaikan bahwa kita harus melakukan perubahan organisasi dan pembentukan JF baru di lingkungan Badan Litbang SDM secepat mungkin karena ini akan bergantung dengan anggaran dan kinerja ke depannya. Disampaikan pula sejumlah kesimpulan Kepala Badan Litbang SDM yang sifatnya masih opsional/dapat berubah, yakni:

  • Di Tugas Pokok, kata Digital diganti Kominfo.
  • Latar belakang dapat dlihat di Hilirisasi Ekonomi Digital dengan mengacu pada PPT yang ada di Bu Sekjen.
  • Alternatif 2 terkait Kepala Balai dipimpin Kepala Badan itu tidak bisa, sebaiknya harus ada eselon 2 yang memimpin dengan perencanaan yang matang.
  • Pusdiklat Kebon Jeruk dijadikan balai pelatihan ASN dan kontrol untuk UPT.
  • Antara proses bisnis dan struktur harus sejalan.
  • Cakupan wilayah Balai besar ditambahkan atau dibuat balai baru seperti Ambon/Manokwari.
  • Proses binsis akan ditambahkan sampai ke level 3 – 4. (SM)