Dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI) bidang kominfo, BBPPKI mengundang seluruh kabupaten kota seindonesia timur dalam rapat koordinasi dan evaluasi SKKNI yang dilaksanakan di hotel Melia Makassar tanggal 14 September 2017. Rapat ini dilaksanakan dalam rangka mendengar masukan dari berbagai wilayah yang telah menjadi lokasi penyelenggaraan SKKNI dari tahun 2015 hingga 2017 mengenai pelaksanaan SKKNI bidang Kominfo sekaligus menelusuri potensi atau kesiapan daerah-daerah dalam pelaksanaan SKKNI tahun berikutnya. Selain itu, rapat koordinasi ini juga menjadi ajang sosialisasi dan penambah pemahaman lebih mendalam mengenai kegiatan SKKNI tersebut.
Dalam acara yang dihadiri utusan pemerintah daerah, Dr. Ir. Basuki Yusuf Iskandar,MA selaku kepala badan litbang SDM Kominfo meyampaikan banyak hal berkaitan dengan kondisi bangsa dalam hubungannya dengan pemanfaatan TIK. Menurut beliau, keadaan sekarang semuanya serba digital yang real time. Seluruh aspek kehidupan termasuk kehidupan pribadipun telah dipengaruhi oleh ICT namun sebenarnya kondisi social masyarakat kita tidak siap dengan kondisi ini. Di era dimana informasi dan komunikasi yang mengalir real time ini, kita ternyata belum mampu mengoptimalkan pemenfaatan dan meminimalisir dampak negative penggunaan TIK. Hal ini tercermin pula dalam rendahnya tenaga terampil dibidangnya yang kita miliki yaitu 4,3% dibandingkan Negara tetangga Malaysia 26%. Rendahnya tenaga terampil yang kita miliki jika tidak segera di tingkatkan akan membuat kita kewalahan apabila diserbu oleh tenaga kerja asing. Oleh karena itu, dalam peningkatan SDM perlu dilakukan Sertifikasi terhadap tenaga kerja terampil kita sekaligus mempersiapkan seluruh SDm yang kita punya. Dalam acara yang sama, kepala BBPPKI Makassar menyampaikan beberapa hal diantaranya mengenai beberapa program kerja diluar SKKNI yang telah dilaksanakan diantaranya program Literasi TIK bagi ibu rumah tangga dan anak sekolah serta penelitian mengenai akses rumah tangga dan individu terhadap perangkat TIK. Selain itu, Ruslan Harun, MM juga meminta kepada pemerintah daerah yang lain untuk ikut menginisiasi dan menyelenggarakan sertifikasi SKKNI seperti halnya yang telah dilakukan oleh pemda propinsi Papua, program peningkatan Eliterasi TIK bagi ibu rumah tangga serta meminta kesediaan pemda-pemda yang lain sebagai tempat penyelenggaraan rapat evaluasi dan koordinasi selanjutnya.
Acara ini dihadiri pula staf ahli menteri bidang Sosial Ekonomi dan Budaya Dr. Ir, Lala M Kolopaking yang turut membagi ilmunya mengenai bagaiman TIK menjadi enabler perubahan berencana. Para tamu undangan lain diantaranya seluruh LSP bidang TIK yang telah menjalin kerjasama dengan kominfo selama ini yaitu LSP TIK Surabaya, LSP Telematika Jakarta dan LSP Komputer. Perwakilan dari BPTIK Cikarang pun tak lupa absen dalam acara ini beserta SKPD-SKPD Kominfo seindonesi timur.
