Jakarta, 16 Agustus 2024 - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika (BPSDM Kominfo) sukses menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Penyusunan Indikator Pembangunan Daerah Berbasis Data IMDI." Acara ini diadakan untuk merumuskan indikator pembangunan daerah yang relevan dan terukur dengan menggunakan data dari Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI).
Dalam sambutannya, Kepala BPSDM Kominfo, Dr. Eng. Hary Budiarto, M.Kom., IPM, menyampaikan transformasi digital masih menjadi program pemerintah baru, maka perlu adanya indikator yang menjadi baseline untuk membuat perencanaan program dan anggaran yang tepat untuk itu BPSDM Kominfo telah menyusun IMDI yaitu alat ukur yang dapat menggambarkan kondisi masyarakat digital di seluruh Indonesia hingga tingkat kabupaten/kota.
Kabadan juga menyampaikan pentingnya advokasi pemanfaatan IMDI di berbagai provinsi dan kabupaten/kota guna meningkatkan kesadaran pemerintah daerah akan pentingnya data IMDI sebagai salah satu indikator pembangunan tranformasi digital.
IMDI sendiri merupakan instrumen penting yang digunakan untuk mengukur tingkat adopsi dan pemanfaatan teknologi digital di Indonesia, mencakup 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Pengukuran ini pertama kali dilakukan pada tahun 2022 dan terus diperbarui setiap tahunnya. Data yang dihasilkan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi masyarakat digital berbasis kewilayahan di seluruh Indonesia, serta kesenjangan digital antar wilayah dan kelompok masyarakat.
Diskusi dalam FGD ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari Pemprov Sumbar yaitu Kepala Bappeda Provinsi Bapak Medi Iswandi yang hadir secara daring, Tim dari Bappenas yaitu Asisten Tenaga Ahli Evaluasi dan Pemantauan Perdesaan Ibu Nadia, serta dari Kemendagri yaitu Kasubdit Partisipasi Masyarakat dan Informasi Pembangunan Daerah (Bapak Harry).
Dengan hasil FGD ini, diharapkan didapatkan strategi memasukan IMDI dalam indikator outcome pembangunan daerah melalui sistem informasi yang ada di kemendagri, sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu acuan utama dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan Visi Indonesia Digital 2045.
Label
fgd, imdi, indikator, pembangunan
