Jakarta – Tata kelola komunikasi publik serta kolaborasi menjadi dua tantangan utama bagi pemerintah Indonesia untuk mewujudkan komunikasi publik yang lebih efektif. Meski demikian, pemerintah memiliki peluang yang besar untuk membangun narasi serta ruang diskusi dan kolaborasi dengan tujuan untuk membangun pemaknaan yang selaras antara pemerintah dan publiknya.
Badan Litbang SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan seminar publikasi secara online bertajuk #researchtalkseries “The Government Transformation Strategy for Effective Public Communication”, Rabu 2 Desember 2020. Seminar ini dihadiri secara virtual oleh tiga narasumber yaitu: 1) Dilla Amran, tim komunikasi Kantor Staf Presiden RI; 2) Hermin Indah W, akademisi bidang Komunikasi dari Universitas Gajah Mada, serta 3) Dewi Meisari Haryanti, Wakil Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Tim komunikasi Kantor Staf Presiden menjalankan fungsi yang serupa dengan Kominfo diantaranya pengelolaan strategi komunikasi publik termasuk komunikasi politik dan pengelolaan isu strategi, khususnya di lingkungan lembaga Kepresidenan. Meski demikian, Kominfo merupakan regulator utama dalam penyusunan Komunikasi Publik. Oleh sebab itu kolaborasi dan koordinasi antar instansi pemerintah sangat diperlukan untuk menyukseskan kegiatan komunikasi Publik.
“Bayangkan sebagai perusahaan, CEO-nya Pak Presiden dengan divisi humas sendiri. Agenda setting yang kita lakukan adalah koordinasi humas-humas di pemerintahan pusat, di Kominfo ada Bakohumas untuk semua Kementerian, baru nanti kedaerah dan kami harapkan di lapangan bisa disusun kegiatan untuk masyarakatnya. Ini menjadi acuan utama. Perubahan juga ini cepet banget dan ini menjadi catching up, makanya butuh koordinasi.” ujar Dilla Amran yang aktif menjadi penulis buku dan blogger tersebut.
Dalam penyusunan strategi Komunikasi Publik, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Ditjen IKP) berkolaborasi dengan Kantor Staf Presiden serta organisasi atau komunitas humas pemerintahan seperti IPRA Humas, dan Badan Koordinasi Humas (Bakohumas). Ditjen IKP mengelola setidaknya sembilan kanal komunikasi publik diantaranya Indonesia Baik dan GPRTV.
Dewi Meisari Haryanti mengapresiasi hasil penelitian yang dipresentasikan oleh tim peneliti dalam seminar tersebut yang memaparkan hasil survei bahwa kanal komunikasi publik yang dikelola oleh Kominfo seperti Indonesia Baik serta website kominfo.go.id masih belum dijadikan rujukan informasi bagi publik dan peringkatnya tertinggal jauh bila dibandingkan dengan kanal seperti detik.com. Dengan hasil survei tersebut, Kominfo dapat mengambil langkah-langkah optimalisasi. Meski demikian, kanal-kanal milik Kominfo masih memiliki peluang yang besar diantaranya: 1) memiliki media sendiri sebagi ruang publikasi dan juga klarifikasi terhadap pemberitaan yang berkembang; 2) membangun kedekatan hubungan dengan masyarakat jadi lebih mudah; 3) ruang interaksi yang transparan dapat mendukung proses pembangunan reputasi.
“Selama kreatif dalam menyajikan konten yang relevan bagi keperluan informasi, edukasi dan bahkan hiburan masyarakat, maka ragam media digital juga strategis untuk menjadi sarana pembangunan hubungan yang mutually beneficial,” ujar Dewi.
Dalam pandangannya sebagai seorang akademisi, Prof. Hermin menambahkan beberapa tantangan komunikasi publik diantaranya: 1) pemaknaan konteks pesan pemerintah oleh publik; serta 2) kerangka pemrosesan informasi yang tepat dan efektif.
“Pemerintah lebih terasa perannya sebagai enabler atau fasilitator dari beragam kepentingan. Pasca transformasi politik, fungsi PR pemerintah masih belum optimal. Dibutuhkan transisi paradigma dalam PR yakni menempatkan komunikasi publik dalam konteks negara demokrasi. Kominfo sangat berperan dalam menggawangi fungsi kepublikan” ujar Hermin, dosen senior FISIPOL UGM tersebut.
Tantangan komunikasi publik di era digital adalah narasi-narasi dominan yang datang dari individu serta kapitalisme media transnasional seperti media sosial.
ResearchTalkSeries tahun 2020 ini pertama kalinya diadakan oleh Pusat Penelitian Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi publik (Puslitbang Aptika dan IKP) untuk mempublikasikan seluas-luasnya hasil-hasil penelitian yang dilakukan melalui webinar. Dalam seri 1 ini, disajikan 2 hasil penelitian berjudul “Strategi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pembumian Pancasila” dan “Persepsi Netizen terhadap Penggunaan Multi Kanal Media Kominfo dalam Mendiseminasikan Informasi Publik” dalam bentuk videografis serta penjelasan singkat dari tim peneliti. Kegiatan ini diselenggarakan selama dua hari yaitu 2 dan 3 Desember 2020 dimana Research Talk Series #1 mendapatkan respons yang cukup baik dari publik dengan jumlah pendaftar secara online mencapai 872 orang. Videografis dan rekaman streaming kegiatan RTS dapat diakses di laman Youtube BLSDM Kominfo (vim).
Label
research talk series, seminar online, publikasi penelitian
