Jakarta Pusat, 3 Juli 2024 – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika (BPSDM Kominfo), melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik (Puslitbang Aptika dan IKP), berpartisipasi dalam acara Diseminasi Hasil Pengukuran Produktivitas Regional dan Sektoral Provinsi DKI Jakarta. Acara ini berlangsung pada hari Rabu, 3 Juli 2024, di Balai Kota Jakarta, diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (DTKE) Provinsi DKI Jakarta, dengan tujuan mengembangkan sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di DKI Jakarta.
Dalam acara tersebut, Kepala Puslitbang Aptika dan IKP, Dr. Said Mirza Pahlevi, M.Eng, memaparkan hasil Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI). IMDI adalah pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam konteks pekerjaan. Survei IMDI telah dilakukan sejak tahun 2022, berlanjut ke 2023, dan untuk pengukuran tahun 2024 sedang dalam proses pengumpulan data lapangan.
Said menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pengukuran IMDI tahun 2023, Provinsi DKI Jakarta meraih nilai IMDI tertinggi di Indonesia, yaitu 51.07. Nilai ini menunjukkan bahwa DKI Jakarta unggul dalam empat pilar IMDI: infrastruktur dan ekosistem, keterampilan digital, pemberdayaan, dan pekerjaan. Nilai ini juga lebih tinggi dibandingkan dengan nilai IMDI nasional yang berada di 43.18.
Sejalan dengan hasil IMDI tahun 2023, data dari Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta juga menunjukkan bahwa produktivitas tenaga kerja di DKI Jakarta secara konsisten meningkat sejak tahun 2018 hingga 2023, dengan mencapai 404.21 juta Rupiah per tenaga kerja pada tahun 2023.
Pada acara ini, juga dipaparkan hasil kajian Proyeksi Ketersediaan (Supply) dan Kebutuhan (Demand) Talenta Digital Indonesia Tahun 2024-2030 yang dilakukan oleh Puslitbang Aptika dan IKP. Said menjelaskan bahwa Indonesia membutuhkan sekitar 450 ribu talenta digital per tahun. Menariknya, DKI Jakarta adalah salah satu provinsi yang tidak memiliki kesenjangan talenta digital, bahkan memiliki surplus talenta digital. Namun, kualitas atau keterampilan dari talenta digital tersebut tetap harus dipastikan sesuai dengan kebutuhan industri.
Untuk mengembangkan SDM di bidang TIK di Provinsi DKI Jakarta, diperlukan ekosistem yang mendukung. BPSDM Kominfo berupaya mewujudkan ekosistem ini melalui beberapa program, salah satunya penyusunan dokumen standar kompetensi seperti Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan Peta Okupasi Bidang TIK. Menurut Said, penting untuk mengadopsi standar kompetensi ini untuk menjembatani lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang belum mendapatkan pekerjaan dan masih membutuhkan peningkatan keterampilan digital melalui pelatihan-pelatihan vokasi bidang TIK. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga pendidikan untuk mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi juga menjadi penting untuk memastikan kualitas SDM digital di Indonesia.
Asisten Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Ibu Reska Prasetya, M.Si., memberikan beberapa rekomendasi sebagai strategi sinergi penguatan ekonomi Jakarta, antara lain penguatan skill tenaga kerja yang menjawab kebutuhan di sektor-sektor utama dan potensial Jakarta, penyelarasan program pelatihan/sertifikasi dengan daerah di sekitar Jakarta sebagai satu kawasan aglomerasi, dan penyiapan program peningkatan kompetensi yang mampu menjawab tantangan disrupsi digital. Ketua Umum Asosiasi Profesi Produktivitas Indonesia (APPRODI), Bapak Ir. Sanggam Purba, M.M., menyampaikan rekomendasi bahwa Indonesia, khususnya Jakarta, harus mulai menerapkan pengupahan berbasis produktivitas untuk memastikan upah yang adil dan tepat.
Sebagai penutup, Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta, Ibu Dr. Sri Haryati, S.Pi, M.Si., memberikan penghargaan yang tinggi kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta yang telah menyelenggarakan acara ini. Beliau menegaskan bahwa acara ini memberikan gambaran kondisi tenaga kerja di Jakarta dan dapat menjadi bahan perumusan kebijakan ke depan untuk Jakarta dalam menghadapi tantangan untuk menjadi kota global yang kompetitif.
