Jakarta (29/04/2019) – Komunikasi publik yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat dirasa belum maksimal dan kurang luas jangkauannya. Padahal komunikasi publik penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Jokowi meminta pemerintah untuk bersikap proaktif menyampaikan kepada rakyat apa yang telah dilakukan, tengah dilakukan, dan akan dilakukan, termasuk kendala dan hambatannya sehingga rakyat dapat memberikan masukan dan merasa ikut memiliki program yang dijalankan. Oleh karena itu, Indonesia perlu memiliki Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang komprehensif dan dapat memotivasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah pengelola layanan informasi dan kehumasan pemerintah untuk terus meningkatkan kinerjanya.
Hal tersebut menjadi salah satu latar belakang dilakukannya penelitian “Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik” oleh Puslitbang Aptika dan IKP, Badan Litbang SDM, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Seperti yang disampaikan oleh Koordinator Penelitian tersebut, Prof. Dr. Gati Gayatri, MA, dalam Seminar Riset Desain pada tanggal 29 April 2019 bertempat di Hotel Millenium, Jakarta.
Lebih jauh Gati Gayatri memaparkan bahwa pada tahun 2016 tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap pemerintah sebesar 80%, dan laporan Edelman Trust Barometer tahun 2019 menyebutkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap pemerintah turun menjadi 75%. Meskipun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sangat penting, dan layanan kehumasan dan komunikasi publik sudah banyak dilakukan oleh berbagai instansi, sampai saat ini belum ada skala pengukuran seperti indeks yang dapat menunjukkan capaian dan efektifitas badan pengelola informasi dan komunikasi publik.
Pada kegiatan seminar tersebut hadir Kepala Badan Litbang SDM, Dr. Basuki Yusuf Iskandar, MA., dan beberapa narasumber diantaranya Dr. Irwansyah, MA (Dosen Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia), serta Drs. Selamatta Sembiring, M.Si (Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik).
Beberapa masukan yang diberikan para Narasumber dalam seminar tersebut diantaranya Kepala Badan Litbang SDM menyarankan studi ini lebih mengutamakan aspek kepuasaan masyarakat terhadap pelayanan komunikasi publik pemerintah, ketimbang melihat input dan proses pengelolaan yang dilakukan pemerintah. Ibarat seorang koki, yang dilihat utamanya adalah enak atau tidaknya masakan, bukan pada proses memasaknya. Selain itu, lingkup penelitian diharapkan bukan hanya mengukur kinerja Ditjen IKP, tetapi juga pelaksanaan komunikasi publik oleh pemerintah secara umum. Sementara Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik menyebutkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen IKP dalam mengelola informasi dan komunikasi publik mencakup penyusunan kebijakan teknis, pemantauan opini dan aspirasi publik, pengelolaan konten dan media, hingga kegiatan monitoring dan evaluasi. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi masukkan untuk perbaikan dan acuan pelaksanaan komunikasi publik oleh pemerintah. Sedangkan Dr. Irwansyah, MA menambahkan bahwa partisipasi publik merupakan hal penting yang juga perlu ditingkatkan dalam konteks komunikasi publik. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu melalui fasilitasi dan penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Perlu diingat juga bahwa aspek komunikasi publik tidak hanya berbicara di level lokal atau nasional, namun juga global karena pengukuran kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga banyak dilakukan di negara lain. Demikian pula pelaksana komunikasi publik tidak hanya berbicara yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, melainkan secara lintas sektoral.
